Forestival Canangkan Program Setapak Untuk Tegakkan Hukum Penyelamatan Sumber Daya Alam

Cinta Negara, Cinta Sumber Daya Alam – Sumber daya alam hutan sangatlah penting bagi seluruh ekosistem di dunia ini. Kita pasti pernah mendengar ungkapan "Hutan Adalah Jantung Dunia". Kenapa dikatakan demikian? Saya memiliki jawaban tersendiri akan ungkapan tersebut. Hutan itu sama seperti jantung kita kalau kita tidak menjaga kesehatannya, akan berakibat buruk pada diri kita sendiri. Sama halnya dengan hutan dan kekayaan sumber daya alam, kalau kita tidak merawat hutan kehidupan kita di bumi ini tidak akan bisa bertahan lama. Karena dengan adanya hutan, kita bisa menghirup udara segar, menikmati hasil hutan dan berintegrasi dengan alam.

Hutan sudah dibuat menjadi tempat wisata

Inilah menjadi satu alasan kita untuk tetap menjaga dan melestarikan hutan. Tentu dengan menegakkan hukum penyelamatan sumber daya alam. Supaya tidak ada lagi penyalah gunaan terhadap kekayaan alam. Pada 31 Oktober 2018 bertempat di Harris Vertu Hotel, saya diundang untuk mengikuti diskusi "Transformasi dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Di Sektor Sumber Daya Alam". Dengan narasumber Sukma Violetta, S.H., LL.M, selaku Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Indro Sugianto, S.H., M.H., selaku Komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk berdiskusi bersama CSO dari 14 provinsi di Indonesia. Aksi melestarikan lingkungan hidup dan kehutanan disebut dengan Forestival yang konsentrasinya terhadap hutan.


Forestival merupakan forum pertemuan masyarakat sipil yang aktif  yang diinisiasi oleh Program SETAPAK dalam mendorong tata kelola hutan dan lahan, melalui keterbukaan informasi publik, penegakan hukum, pendekatan berbasis gender, kebijakan sumber daya alam, serta anggaran dan keuangan berkelanjutan untuk mendiskuskan berbagai inisiatif dan tatangan dalam memastikan pengalolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. 

Moderator, Ibu Sukma Violeta dan Bapak Indro Widjoyanto

Tentu dengan adanya wadah forum Forestival yang sudah memiliki program setapak akan menciptakan hutan yang bersih dan terbebas dari penjarahan liar. Dengan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat banyak tentu dapat berkontribusi dalam mendorong perekonomian dan meningkatan devisa negara, khususnya di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. 


Tetapi sekian banyak ancaman datang untuk menghancurkan sumber-sumber penghidupan bagi masyarakat yang bergantung di sektor hutan terus terjadi. Akibatnya, masyarakat kehilangan sumber mata pencahariannya dari hutan, dan tak jarang memicu konflik antara masyarakat dan perusahan berbasis industri lahan. 

Ibu Sukma Violeta memberikan informasi tentang penyelamatan sumber daya alam adalah tantangan, inisiatif, dan transformasi dalam penegakan hukum sumber daya alam membahas tentang pengaduan, pengawasan, dan pengawasan tentang kasus-kasus sumber daya alam di sejumlah daerah serta bagaimana tindak lanjutnya hingga kini. Sangat dibutuhkan sinergi, kolaborasi dan dukungan masyarakat untuk menegakkan hukum akan sumber daya alam.

Ibu Sukma Violita tegakkan hukum sumber daya alam

Tidak hanya itu, dalam hal ini peran pemerintah dan penegakan hukum yang tegas, kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran di wilayah mereka menjadi aspek penting dalam mewujudkan transformasi disektor penegakan hukum sektor sumber daya alam.

Saya pernah menyaksikan di daerah Sumatera tempat lahir saya, mobil besar membawa banyak sekali pohon yang ditebang dari hutan untuk dijadikan kertas. Kalau masih ada yang ingat namanya PT. Pulp Lestari, Tbk. Pabrik ini milik orang China yang beroperasi sudah cukup lama. Memang benar pabrik tersebut memproduksi kertas dengan mengandalkan bahan dari pepohonan di hutan.


Hal ini sangat berimbas bagi hutan kita yang sudah mulai menggundul. Masyrakat juga terkena imbasnya yaitu limbah yang mengakibatkan polusi udara. Mungkin berangsur-angsur akan mengakibatkan penyakit bagi masyarakat sekitar pabrik. Tentu hal ini merugikan sekali bagi bangsa meskipun sedikit mendapatkan pajak dari perusahaan tersebut.

Hukum Forestival harus di tegakkan

Tetapi sampai kapan menjarah dan memusnahkan sumber daya alam kita?. Terutama di daerah sangat perlu sekali pengelolaan sumber daya alam supaya tidak terjadi penyimpangan. Melihat kondisi lemahnya regulasi dan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum di tingkat daerah maupun nasional menambah persoalan dalam mewujudkan tata keloa hutan dan lahan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sehingga dibutuhkan upaya-upaya konkret dari pemerintah untuk mengatasi konflik dengan menerapkan kebijakan yang mengatur tata guna lahan dan peruntukan kawasan hutan, serta menindak tegas para pelaku kerusakan hutan dan sumber daya alam.


Program SETAPAK bersama-sama masyarakat sipil mengupayakan adanya monitoring dan investigasi bersama antara CSO dan penegak hukum baik di tingkat regional dan nasional. Dalam implementasinya SETAPAK akan menggunakan data dan informasi dalam mendorong percepatan penegakkan hukum SDA, melakukan kolaborasi CSO dan penegak hukum dalam monitoring pelaporan kasus. Tentu harus bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam menginisiasi penyelesaian kasus mendorong terbitnya penyusunan dokumen peraturan daerah, dan mengevaluasi kembali peraturan di tingkat nasional terkait penanganan kasus sumber daya alam.

Bapak Indro Sugiyanto mari jadi relawan

Bapak Indro Sugianto mengatakan "hingga saat ini, terdapat 33 pengaduan yang disampaikan masyarakat sipil dari sejumlah provinsi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk 128 perusahaan berbasis industri lahan yang melanggar untuk ditindaklanjuti. Seperti yang kita lihat sekarang ini sudah mulai krisis penghijauan, area pegunungan pun sudah menjadi permukiman. Dengan tidak memikirkan efek kedepannya, perumahan pun memusnahkan hutan kita juga".


Dalam praktiknya, mewujudkan transformasi di sektor penegakan hukum sumber daya alam memerlukan komitmen Apgakum, sistem pengawasan dan pelaporan tersosialisasi dan dimonitoring dengan baik, memperkuat perlindungan saksi ahli lingkungan hidup, serta transparansi data perizinan beserta pelanggaran administratif yang dilakukan industri berbasis lahan. 

Tentang Program SETAPAK

Sejak digagas tahun 2011 dengan dukungan UK Climate Change Unit (UKCCU), program Selamatkan Hutan dan Lahan melalui Perbaikan Tata Kelola (SETAPAK) The Asia Foundation meyakini bahwa tata kelola hutan dan lahan yang baik adalah kunci bagi pembangunan sektor hutan yang berkelanjutan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat desa sekitar hutan serta  pelestarian lingkungan. 


Selain mengurangi emisi gas rumah kaca untuk mitigasi perubahan iklim global, program ini membantu desentralisasi tata kelola hutan dan lahan di Indonesia untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, perlindungan dan distribusi manfaat sumber daya alam yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan setara.